MK Coret Sebagian Pasal UU MD3

 

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sejumlah Pasal dalam UU MD3, diantaranya Pasal 73 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6). Dicoretnya beberapa pasal itu memunculkan komentar dari berbagai pihak, salah satunya Fahri Hamzah, seperti yang dilansir kabar3.com Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut meyakinkan dirinya kalau MK masih menganggap bahwa UUD 1945 itu masih Executive Heavy.

“Padahal sejak amandemen ke-4, maka konstitusi kita pindah dari falsafah Concentration of Power Upon the President, menjadi Check and Balances,” ujar Fahri.

Berbeda dengan pemerintah yang menaati putusan MK, seperti dilansir detikcom, Pemerintah menaati putusan MK yang membatalkan sejumlah pasal UU MD3. Pemerintah mengatakan putusan MK final dan mengikat, “Ya kalau sudah diputuskan MK ya sudah. Kita sebagai negara hukum ikut dan taat yang sudah diputuskan MK. Yang final dan mengikat,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018).

Ketua MK Anwar Usman dalam pembacaan putusannya mengatakan, “Sejumlah pasal dalalam UU MD3 bertentangan dengan Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Pasal-pasal yang dihapus oleh MK tersebut diantara lain berisi tentang pengaturan kewenangan DPR meminta bantuan polisi memanggil paksa orang, bunyi ini termaktub dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Selain itu, Pasal 122 huruf I pun dicoret oleh MK, berisi tentang “mengatur proses hukum di MKD saat ada pihak yang dinilai merendahkan martabat DPR”.

Adapun pasal yang harus ditinjau kembali menurut MK, ada pada Pasal 245 ayat 1, MK dalam putusannya menghapus kata “izin MKD”. Sehingga dalam pemanggilan anggota DPR tidak perlu izin MKD.

Dengan pembatalan sejumlah pasal UU MD3 otomatis membuka kembali kran rakyat untuk melakukan kontrol terhadap wakilnya (anggota DPR), terutama mengkritisi kinerja DPR. DPR yang awalnya kebal terhadap kritik, sekarang sudah tidak lagi.—jimat MD3 pada pasal-pasal tertentu telah dianulir MK. Ini bertanda baik bagi perkembangan demokrasi Indonesia ke depannya. (Wira Majid)


Kepada para pembaca setia Tangga.id dan para penulis. Tangga.id mengundang Anda semua untuk menjadi kontributor, menyumbangkan pemikiran dan gagasan Anda melalui web Tangga.id. Ingin tahu bagaimana aturan mainnya, klik di sini

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page
Tangga.id
Trending