477
Aswab Mahasin |

Macam-macam Ustaz dan Ustaz Macam-macam

 

Anda tentu tahu bukan? Istilah ustaz dalam pengertian masyarakat kita adalah guru ngaji, bahasa kerennya tokoh agama, atau orang yang dijadikan panutan oleh pengikutnya. Dalam kedudukan sosial yang lebih luas (khsusunya di Jawa) posisi moral ustaz satu/dua tingkat di bawah kiai.

Pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara rendah atau lebih tinggi mana antara ustaz dan kiai. Anggap saja keduanya mempunyai kedudukan sama—keduanya sama-sama tokoh agama. Toh, Bapak Quraish Shihab yang ahli tafsir (sekaligus habib, sekaligus professor) pun sering dipanggil Ustaz, sering juga dipanggil kiai, dan sering juga dipanggil habib—atau banyak juga para kiai pesantren ketika bergaul di lingkungan perkotaan disebut sebagai ustaz, walaupun di lingkungan pesantrennya selalu di atas namakan Kiai Haji (KH). Maksudnya, saya pengen bicara begini, judul lain dari tulisan ini adalah “Macam-macam Kiai dan Kiai Macam-macam”. Itu maksudnya. Ngerti kan? Saya ‘malu’ kalau harus terang-terangan dari awal.

Percaya atau tidak, ustaz/kiai punya rupa-rupa warna, mirip seperti pelangi, atau mirip juga dengan lagu “balonku ada lima”, merah, kuning, hijau, merah muda, dan biru. Artinya, ustaz/kiai yang warnanya mirip dengan “balonku ada lima” punya kemungkinan meletus. Kalau sudah meletus, bisa bahaya, salah satu pegangan kita akan hilang, apalagi kalau meletus semua, lebih gawat. Balon mana lagi yang akan mewarnai hidup kita?

Tidak bisa dipungkiri (ada yang mau ‘memungkiri’ juga boleh)—ustaz/kiai itu seperti balon, dalam acara ‘ramai-ramai’ (biasanya) selalu ada. Tengok acara kampanye politik itu, balonnya ada—ustaz/kiainya juga ada. Begitupun acara demo di jalanan, habibnya ada, kiainya ada, dan ustaznya juga ada, eeehhh.. ada-ada saja. Pertanyaannya, meletus atau tidak? Pikir keri.

Balon itu punya macam-macam warna, begitupun dengan ustaz/kiai punya macam-macam warna (kategori), begini; ada ustaz/kiai pesantren, ada juga ustaz/kiai tarekat, ada lagi ustaz/kiai langgar, ada juga ustaz/kiai panggung, ada lagi ustaz/kiai politik, dan ada-ada saja ustaz/kiai medsos. Lalu adakah yang merangkap semuanya? (mungkin).

Kalau kita hitung, jumlah ustaz/kiai dan objek warnanya (pesantren, tarekat, langgar, panggung, politik, dan medsos) tentu lebih banyak ustaz/kiainya. Karena itu terjadi bias ustaz/kiai. Susah kita membedakan mana ustaz/kiai sungguhan dan mana ustaz/kiai yang tidak sungguhan—terutama “ustaz/kiai medsos” kemunculan fatwanya tiba-tiba, tergantung momennya.

Arti ‘sungguhan’ di atas adalah apakah ia berdakwah atas dasar kepentingan tertentu atau ia berdakwah memang tulus sepenuh jiwa demi kebaikan dan ketentraman umat? Belum lama, musim kampanye Pilkada atau aktifitas politik praktis, tokoh agama dibenturkan oleh para elit parpol sebagai alat untuk merebut suara. Para ustaz/kiai pun dipaksa adu jotos argumen, bahkan fatwa-fatwa kewajiban untuk memilih Si A dan Si B menjadi lumrah—dianggap bagian dari keta’dziman terhadap ustaz/kiai.

Begitulah partai politik menjadi biang penggerak macam-macam fenomena (termasuk fenomena tokoh agama yang berada dalam kepentingan politik), parpol dan para elitnya tak pernah peduli macam-macam fenomena itu baik atau buruk. Yang terpenting ialah terwujudnya kekuasaan.

Elit parpol rupa-rupanya tahu kalau posisi ustaz/kiai itu strategis, sehingga menggaet tokoh agama dalam aktifitas politik praktis merupakan kewajiban. Meminjam istilah Dr. Endang Turmudi, “(terjadinya) perselingkuhan kiai dan kekuasaan”.

Terbangunnya pola patronase antara ustaz/kiai dan masyarakat membuat posisi ustaz/kiai memiliki nilai tawar yang tinggi dikalangan masyarakat. Dan hal ini dimanfaatkan oleh elit parpol untuk meningkatkan suara partai. Para tokoh agama ramai-ramai diajak parpol mengisi posisi-posisi strategis, entah itu dalam kuasa partai, atau kuasa pemerintahan. Efeknya, seperti apa yang dituliskan Kuntowijoyo, “Kita kekeringan politisi yang berkualitas. Kebanyakan politisi kita direkrut dari tokoh agama, dai, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Banyak orang yang mendadak menjadi politisi sehingga hanya bisa main politik-politikan tidak mempunyai visi dan misi politik kenegaraan. Politisi karbitan itu merugikan masyarakat dan sejarah.”

Sebenarnya tidak salah juga ustaz/kiai masuk gelanggang politik, sah-sah saja—urusan politik, urusan hajat hidup orang banyak. Kita hidup sehari-hari pun terserah politik, harga bawang, harga cabai, harga beras, dan harga diri (bahkan)—Politik mengatur segalanya tentang kehidupan kita. Ustaz/kiai (tokoh agama) sebagai manusia yang punya mandat suci, dipercaya sebagai solusi membenahi masalah bangsa.

Namun, kesucian itu dimanfaatkan oleh para elit parpol. Karena rumusannya begini, ketika ekspresi agama dikibarkan dalam panggung politik, mudah sekali mendapatkan sambutan—janji surgawi menantinya. Sudah bisa dipastikan, ustaz/kiai yang terjun dalam arena politik seringnya mengibarkan bendera agama. Tetapi, jangan salah, banyak juga yang memang tulus ingin membenahi bangsa ini. Susahnya itu kalau sudah terlibat pada kepentingan partai, kepentingan yang tidak penting bagi urusan rakyat.  Seperti kata Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, “Politisi itu sama saja di mana-mana. Mereka berjanji membangun jembatan bahkan di tempat yang tidak ada sungai.”

Macam-macam Ustaz/Kiai

Macam-macam ustaz/kiai pada pembahasan ini mempunyai fungsi dan peran yang berbeda, ustaz/kiai pesantren menjadikan pesantren sebagai pusat pembelajaran dan dakwah. Pesantren telah memainkan peranan penting karena merupakan sistem pembelajaran dan Pendidikan tertua di Indonesia.

Dalam dinamika politik yang tidak menentu seperti sekarang, seharusnya pesantren memainkan peran lebih dominan. Kepentingan praktis dari urusan ini adalah pesantren dan sistem Pendidikan Islam lainnya—kenyataannya—bukan hanya tempat persiapan bagi seorang pemimpin ritual, tetapi juga tempat menimpa pengalaman bagi kepemimpinan umat yang lebih umum.

Menurut Dr. Endang Turmudi, “Karena pesantren mengembangkan kepemimpinan skriptual Islam, ia harus dilihat sebagai cara menghasilkan sarjana agama yang akan mengembangkan Islam dan mencegah hal-hal negatif dari luar. Sepanjang sejarah Indonesia, pesantren tidak hanya menciptakan elit-elit keagamaan. Tetapi juga para elit politik nasional.”

  Dari hal tersebut, setidaknya pesantren mengambil posisi ideal dalam panggung politik nasional, khususnya dalam mengusung kepentingan umat yang lebih luas, setidaknya mewujudkan misi ideal bagi kemajuan bangsa, agar cita-cita rakyat menuju baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur terus diusahakan.

Sayangnya, begitu banyaknya model pesantren dan ustaz/kiainya—tidak sedikit (atau sedikit) pesantren yang telah menjadi pengarah politik kepentingan. Entah itu dimanfaatkan untuk menaikan suara partai atau dimanfaatkan sebagai tempat pencitraan para tokoh politik.

Ustaz/kiai tarekat mempunyai militansi masa luar biasa. Dalam hal ini, saya teringat sejarah pecahnya tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, di awali dari pilihan politik Kiai Musta’in yang lebih memilih Golkar, menyebabkan tarekat tersebut pecah. Di mana Nadlatul Ulama (NU) yang berafiliasi dengan PPP (saat itu) tidak legowo terhadap keputusan Kiai Musta’in. Singkat cerita, untuk menghimpun jam’iyah tarekat-tarekat yang mu’tabarah, NU membuat sayap organisasi baru pada muktamar semarang tahun 1979 yaitu Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdiyah. Yang pada awalnya perhimpunan itu sudah ada, dan dipimpin oleh Kiai Musta’in. Namun, beda cerita ketika ada pilihan politik yang tidak sama. (Ingin lebih tahu bagaimana lengkapnya baca buku “Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan”, karya Dr. Endang Turmudi)

Kejadian tersebut banyak melahirkan spekulasi pemikiran, di satu sisi ada yang beranggapan bahwa Kiai Musta’in berpihak terhadap pemerintah (Orba), di sisi lain ada yang menafsirkan pilihan Kiai Musta’in adalah pilihan dakwah, di mana beliau berdakwah di sarang yang kering terhadap nilai-nilai Islam (Golkar pada saat itu).

Ustaz/kiai langgar ruang geraknya tidak seperti ustaz/kiai pesantren dan tarekat, mereka lebih apa adanya. Dalam tradisi Jawa, kategori ustaz/kiai langar berada di bawah ustaz/kiai pesantren. Posisi politik ustaz/kiai langgar sekarang sudah mulai diperhitungkan, aktifitas mengumpulkan kelompok ustaz/kiai langgar sering dilakukan para elit parpol untuk mendulang suara. Namun, suara politik ustaz/kiai langgar biasanya berpusat pada ustaz/kiai pesantren dan tarekat. Karena secara hirarki ketokohan mereka di bawah ustaz/kiai pesantren dan tarekat dan seringnya ustaz/kiai langgar adalah murid dari ustaz/kiai pesantren dan tarekat.

Ustaz/kiai panggung biasa disebut da’i. Aktifitas dakwahnya dari panggung ke panggung, majlis ke majlis, dan pengajian ke pengajian, tergantung undangannya. Pengikut ustaz/kiai panggung tidak sefanatik pengikut ustaz/kiai pesantren dan tarekat, terkecuali ustaz/kiai panggungnya adalah ustaz/kiai pesantren—berbeda ceritanya.

Kekuatan politik ustaz/kiai panggung tidak bisa dianggap remeh. Dengan mobilitasnya yang tinggi, ustaz/kiai panggung mampu mengumpulkan masa berkali-kali dalam satu hari, itu pun yang bertugas mengumpulkan adalah panitia pelaksana. Tidak sedikit juga parpol yang meliriknya untuk dijadikan sebagai jurkam, terkhusus ustaz/kiai panggung yang memiliki popularitas tinggi.

Akhir-akhir ini banyak kejadian atau fenomena ustaz/kiai panggung berebut masjid dan berebut panggung untuk menyuarakan sikap politiknya. Seruan terselubung itu (mengandung muatan politik) disampaikan pada saat mengisi acara-acara keagamaan. Ada yang sukanya maki-maki pemerintah, ada juga yang sukanya maki-maki oposisi, ada juga yang sempat ramai gara-gara melontarkan partai Allah dan partai setan.

Sedangkan kategori ustaz/kiai politik melahirkan dua persepsi berbeda dari masyarakat. Di satu sisi menilai perjuangan ustaz/kiai yang rangkap—sebagai jalur dakwah untuk membereskan praktik politik busuk dari dalam. Di sisi lain, rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap ustaz/kiai yang terjun ke dunia politik.

Meminjam kalimat Dr. H. Abd. Latif Bustami, M.Si, dalam bukunya Kiai Politik, Politik Kiai, “Kiai politik sekarang ini, mulai berlomba-lomba meraih kursi kekuasaan. Parahnya ada yang telah merabunkan jalan politik itu sendiri. Seharusnya ranah politik ustaz/kiai hanya di pesantren dan masyarakat. Karena realitasnya ketika ustaz/kiai mulai terjun ke dunia kekuasaan, bukan lagi nilai-nilai keagamaan yang menjadi prioritas utamanya.”

Kategori terakhir ialah ustaz/kiai medsos, tipe ustaz/kiai ini sukanya macam-macam. Ustaz/kiai di medsos itu komplit, mau cari kiai sungguhan ada, kiai agak sungguhan juga ada, yang kw juga ada, dari mulai kw super sampai kw paling rendah. Sayangnya, ustaz/kiai sungguhan di medsos tidak mendapat perhatian, dianggap bukan topik seksi.

Medsos selalu melahirkan ustaz/kiai yang tidak jelas perabotannya, ia tidak memiliki peran sosial dan keagamaan yang menyejukkan. Ustaz/kiai medsos lebih suka memecah belah dengan sebaran info kompor.

Namun, dalam hal ini saya tidak akan berbicara panjang lebar, karena sudah sama-sama kita ketahui bagaimana medsos memainkan peranannya dalam mengubah sikap politik dan pribadi kita. Yang perlu kita ambil hikmahnya adalah berbagai kemanfaatan medsos yang luar biasa seharusnya kita gunakan betul-betul untuk kepentingan yang lebih bermutu. Bukan sebagai ajang menjatuhkan satu sama lain, menyebar berita bohong, fitnah, dan jangan menulis hal-hal yang membuat suasana menjadi gaduh.

Di medsos siapa saja bisa menjadi ustaz/kiai, karena siapa saja bisa memberikan nasihat. Tanpa malu dan enak hati. Alangkah indahnya jika medsos dijadikan sebagai ajang memperat persatuan.

Tulisan ini saya tutup dengan narasi, politik adalah produk sosial, ia merupakan artikulasi dari kehidupan bersama. Antara manusia dengan manusia lain di dunia, kebersamaan manusia dengan manusia disebuah bangsa, dan pengaturan pergaulan sosial manusia dengan manusia di sebuah daerah. Politik merupakan cita-cita bersama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, terwujudnya kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya.

Proses mewujudkan itu harus dimaknai sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya sebatas nilai individu semata. Meminjam istilah Bagus Takwin, “mereka menjadi warga dari kebersamaan, bukan sekedar individu yang lepas dari individu lain. Politik menjadi fungsi pengaturan. Karena kebersamaan itu menghasilkan pertentangan, hubungan saling mengobyekkan, dan batasan-batasan tindakan, tetapi juga menghasilkan kerjasama, kepedulian, cinta, keterbukaan, dan tujuan bersama.”

Begitu pula dengan macam-macam ustaz/kiai, mereka mungkin berbeda secara fungsi, peran dan pemikiran. Tapi mereka mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu mengukir tinta emas demi kemajuan bangsa. Macam-macam ustaz/kiai bagian dari fitrah manusia yang berbeda, namun ustaz/kiai yang macam-macam bukanlah identitas manusia yang hidup bersama. Semua manusia menjadi berharga karena kehadirannya yang memberikan makna tentang dunia.

*) Aswab Mahasin

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page
Tangga.id
Trending