632
Muhtalim Ahmad |

Negara Anti Diskriminasi Gus Dur

Gambar: youdeservetowin.co

Salah satu pilar pemikiran Abdurrahman Wahid adalah terselenggaranya negara anti diskriminasi, khususnya terhadap kaum minoritas. Gus Dur, seperti Soekarno, menghendaki Indonesia menjadi negara majemuk yang rukun, di mana negara tidak ditempatkan sebagai pengontrol (otoritarian) rakyatnya, melainkan berperan sebagai pendorong dan memberikan ruang agar masyarakat lebih partisipatip.[1]

Seperti yang sering dikatakan olehnya: “tidak boleh lagi ada pembedaan kepada setiap warga negara Indonesia berdasarkan agama, bahasa Ibu, kebudayaan, serta ideologi…” Hal ini ditunjukkan dengan usulannya untuk mencabut TAP MPRS XXV/1966 saat masih menjadi presiden, mseki secara politis usulan Gus Dur bisa dianggap sebagai blunder politik, karena mengajukan kebijakan yang tidak populer dan menurunkan elektabilitasnya sebagai presiden. Situs Asia Times saat itu menulis:

“Aiming to correct the mistakes of the past, Indonesian President Abdurrahman Wahid last month apologized to all victims and survivors of the massacres and unlawful detention of alleged communists which began in the mid-1960s. He said the ban on communism would be lifted.” [2]

“Bertujuan memperbaiki kesalahan masa lalu, Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid bulan kemarin mengajukan permohonan maaf kepada semua korban dan orang-orang yang bertahan hidup dari pembantaian dan penangkapan tanpa hukum atas dugaan komunis yang bermula di pertengahan 1960-an. Dia mengakatan larangan atas komunisme akan dicabut.

Usulannya itu tidak hanya ditentang oleh sebagian besar ormas dan tokoh Islam, orang-orang mantan narapidana kasus PKI 1965 tidak merasa senang dengan usulan tersebut, seperti yang dikatakan oleh salah satu korban tragedi 65, Paiman dari Jawa Timur:

“Like many others, I’ve been in jail since I was a young boy. Now I am 53 years old and I will soon die. I have lost almost all my life. How could I be excited with the lifting of the decree and the apology?” [3]

“Seperti yang lainnya, aku telah dipenjara sejak muda. Sekarang aku berusia 53 tahun dan akan segera mati. Aku kehilangan hampir seluruh hidupku. Bagaimana mungkin aku merasa senang dengan pencabutan keputusan tersebut dan permintaan maaf?”

Meski demikian, Paiman tetap mengapresiasi tindakan Gus Dur tersebut, karena hal itu akan, setidaknya, memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Tidak hanya itu, Gus Dur juga memberikan kebebasan terhadap etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, dengan mengakui tahun baru Imlek dan agama Kong Hu Chu sebagai agama resmi negara.

Lebih jauh lagi, Gus Dur membela mati-matian komunitas Ahmadiyyah yang telah disesatkan oleh hampir seluruh umat Islam Indonesia, termasuk MUI (mengeluarkan fatwa) dianggap Gus Dur sebagai sikap tidak bertanggung jawab dan “salah baca” yang bisa berakibat pada reaksi berlebihan dari umat Islam. Jika saja hal itu disadari oleh para petinggi MUI, maka tidak akan terjadi berbagai penyerangan terhadap masjid-masjid Ahmadiyyah. Menurutnya, para pemimpin MUI telah melupakan kenyataan penting berupa rumusan ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu: “telah Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal.”[4]

Pluralisme

Menurut Gus Dur, pluralisme ada dua, pluralisme teologis dan pluralisme sosial.[5] Dalam pluralisme teologis, seseorang berkeyakinan bahwa semua agama secara teologis sama. Tuhan itu pada hakikatnya satu, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Konsekuensinya akan berimplikasi pada ritual keagamaan yang akan dan harus dilakukan, dengan kata lain disamakan seperti yang dilakukan oleh Anand Krishna, yang penting meditasi yang disusun oleh pengalaman spiritualnya, tak perduli apapun agamanya.

Di sisi lain, ada pluralisme sosial yang sangat berbeda dengan pluralisme teologis. Dalam pluralisme sosial, terdapat pesan agama yang secara hakikat sama, yaitu pesan kemanusiaan, kasih sayang, kebaikan, cinta kasih, persaudaraan, tolong menolong dan sebagainya. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk merusak alam, menghancurkan persaudaraan dan mengembangkan konflik sosial. Dengan kategori semacam ini, Gus Dur sangat jelas menganut pluralisme sosial yang concern terhadap kerukunan antar umat beragama dan kemanusiaan.[6]

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang santri Gus Dur di Pesantren Ciganjur, bahwa hampir di setiap pengajiannya Gus Dur mengatakan:

“Sebagai seorang muslim, saya harus yakin bahwa Islam adalah yang paling benar. Saya tidak mungkin menganggap agama orang lain sama benarnya seperti agama saya. Bagaimana mungkin saya menganggap mereka bisa masuk surga seperti saya, la wong mereka menganggap kita-kita ini adalah kaum sesat yang harus diselamatkan.” [7]

Merujuk pada hal tersebut, koridor kemanusiaan lah yang digarap Gus Dur yang tidak hanya mengakui co-eksistensi tapi juga pro-eksistensi. Tidak hanya mengakui keberadaan penganut agama lain dengan keyakinan dan praktik ibadahnya tetapi juga pentingnya mengakui kerjasama antar pemeluk agama untuk menaklukkan common enemy (musuh bersama) mereka, yaitu kemiskinan, ketertinggalan dan lain sebagainya.[8]

Gus Dur selalu menyitir tiga ayat sebagai titik awal argumentasinya, “tidak ada paksaan dalam agama”, “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”, dan “agama (yang diridlai) di sisi Allah (hanya) Islam.” Atas pertimbangan tersebut, bisa dikatakan Gus Dur bersikap “intoleransi” dalam berteologi, namun dalam kehidupan bernagara dan berbangsa Gus Dur menunjukkan sikap yang berbeda.

Dalam pengertian ini, pembelaan Gus Dur terhadap kelompok Ahmadiyah sebagai contoh, lebih pada upaya melindungi kelompok tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan membenarkan ajarannya. Gus Dur tidak setuju pada seorang muslim yang mengatakan agama lain atau agama selain Islam benar, dia lebih suka mengatakan: “semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran sesuai keyakinannya.”[9]

Endnote:

[1] Susilo Bambang Yudhoyono, “Lima Pemikiran Fundamental Gus Dur versi SBY” dalam, “www.republika.co.id” diakses pada tanggal 8 Juni 2016

[2] Kafil Yamin, “Wahid’s Plan to Lift Ban on Communism Please No One” dalam “Asia Times Online” diakses pada tanggal 8 Juni 2016

[3] Kafil Yamin, “Wahid’s Plan to Lift Ban on Communism Please No One” dalam “Asia Times Online” diakses pada tanggal 8 Juni 2016

[4] Abdurrahman Wahid, “Lain Zaman Lain Pendekatan” dikutip oleh Budy Munawar Rachman, Sekulerisme, Liberalisme dan Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm 100.

[5] Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, “Sekali Lagi Pluralisme Gus Dur”, dalam www.nursyam.uinsby.ac.id diakses pada tanggal 8 Juni 2016

[6] Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, “Sekali Lagi Pluralisme Gus Dur”, dalam www.nursyam.uinsby.ac.id diakses pada tanggal 8 Juni 2016

[7] Abu Asadillah, “Pluralisme Gus Dur Tidak Sama Dengan Pluralisme Versi MUI” dalam www.muslimmoderat.com diakses pada tanggal 8 Juni 2016

[8] Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, “Sekali Lagi Pluralisme Gus Dur”, dalam www.nursyam.uinsby.ac.id diakses pada tanggal 8 Juni 2016

[9] Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, “Sekali Lagi Pluralisme Gus Dur”, dalam www.nursyam.uinsby.ac.id diakses pada tanggal 8 Juni 2016

 

*) Muhtalim Ahmad, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan Santri Darul Insan.

 

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page
Tangga.id
Trending