293
Muhammad Luthfi Harits |

Pilkada dan Kotak Kosong

Gambar: makassar.antaranews.com

Oleh Muhammad Luthfi harits

Tanggal 27 Juni 2018 Indonesia menggelar pesta demokrasi akbar, yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, atau total 171 daerah. Tidak sedikit kejutan dan drama yang terjadi pada masa kampanye. Seperti; sejumlah calon kepala daerah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan kejutan pasangan Asyik dalam Pilkada Jabar hampir mampu mengimbangi posisi pasangan Rindu, dan mengungguli pasangan Dua Dedi.

Selain itu, dalam Pilkada Jatim pertarungan sengit duo Nahdlatul Ulama (antara Khofifah dan Gus Ipul), satu sama lain berebut tokoh agama untuk menarik suara rakyat. Begitupun dengan Djarot Saiful Hidayat mencoba peruntungan baru di Sumatera Selatan—setelah gagal di Pilkada DKI Jakarta. Dan masih banyak lainnya.

Pilkada serentak banyak meninggalkan kisah dan cerita menarik di antara pendukung dan relawan, apalagi setelah Quick Count (hasil hitung cepat) mencapai angka 80 persen, beberapa pasangan calon sudah memberikan sambutan kemenangan, sambutan selamat, dan sambutan biasa-biasa saja (sembari menunggu hasil real count), tidak menutup kemungkinan, setelah hasil dari KPU keluar, akan muncul beberapa tuntutan “tidak terima” dari sebagian pasangan dalam Pilkada kemaren.

Aktifitas di Media Sosial (Medsos) baru-baru ini saja, sudah heboh. Pendukung pasangan calon yang kalah dalam perhitungan cepat membuat versi hitung cepat mereka sendiri dan mengunggulkan pasangannya berada pada posisi “juara 1”. Tindakan seperti ini sebagai strategi tim sukses untuk mempengaruhi psikologis pendukung militan, dan tentu rawan—efeknya adalah mereka akan menuding ada kecurangan dalam perhitungan resmi, ketika hasil yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Memang menarik menyoroti itu semua. Namun tidaklah cukup jika kita membahas semuanya di sini. Ada yang lebih menarik, quick count Pilkada di Makassar, kotak kosong menang atas calon tunggal. Walaupun pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), membantah kalah dari kotak kosong.

Seperti yang ditulis kompas.com, “Appi meyakini pihaknya unggul atas kotak kosong di Pilkada Makassar. Appi bahkan mengumumkan kemenangannya di hadapan ratusan pendukungnya yang berkumpul di posko kemenangan Munafri Ariffudin-Andi Rachmatika Dewi. Menurutnya, ia akan menunjukkan bahwa Makassar telah punya wali kota baru. Data real count internal, Appi-Cicu menang sebanyak 53,21 persen. Sementara kotak kosong memperoleh 47,79 persen.”

Namun, berbeda dengan data quick count dari beberapa Lembaga survey, seperti Jaringan Suara Indonesia (JSI), Lingkaran Survey Indonesia (LSI), dan Celebes Risiert Centre (CRC). Berdasarkan hasil survey, bahwa kotak kosong menang (53,45 persen) atas pasangan Appi-Cicu (46,55 persen). Padahal, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tersebut didukung 10 partai, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Gerindra, PKPI, PKS, PBB, Hanura, PPP, dan PAN.

Aneh bin ajaib memang. Walaupun (semisal) dalam perhitungan resmi KPU Makassar kotak kosong kalah dari Appi-Cicu—tetap saja, kotak kosong menjadi pembeda dalam pesta demokrasi kita. Kotak kosong menjadi pilihan dominan di antara kebisingan politik kita. Lantas bagaimana jika kotak kosong yang menang?

Seperti yang dilansir oleh detikcom dengan mengutip Komisioner KPU Viryan Aziz, mengatakan, “Kotak kosong yang menang, akan diadakan pemilihan kembali. Namun, pemilihan ulang itu pada gelombang berikutnya yaitu di tahun 2020 pada saat Pilkada serentak. Sedangkan yang akan memimpin adalah Plt sesuai mandat Undang-undang.”[1]

Sebenarnya apa yang terjadi atas kemenangan kotak kosong ini? Mungkin rakyat lelah dengan semua hingar-bingar politik kita. Seperti yang dituliskan Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara) dalam Twitter-nya, “Kemenangan kotak kosong melalui hasil perhitungan cepat menunjukan rakyat melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan elite parpol yang menjual perahu ke satu calon saja.”

Melihat peta politik Pilkada serentak, di mana koalisi partai mencair—rasanya aneh 10 parpol besar membangun koalisi hanya untuk mengusung satu calon. Saya berharap, semoga ini tidak terjadi dalam perhelatan Pilpres tahun 2019.

Semua Parpol harus belajar dari kejadian ini. Bagi saya, fenomena kotak kosong merupakan Pendidikan politik yang harus diserap oleh semua elite parpol. Parpol semestinya tidak asal tunjuk orang untuk maju menjadi calon (calon apapun itu, termasuk calon suami ‘mungkin’). Para elite parpol harus lebih dulu menimbang dengan berlandaskan nilai-nilai kepantasan seseorang yang mau dijadikan pemimpin (bukan berdasarkan mahar). Kan malu kalau kalah sama kotak kosong. Pertanyaannya, mana yang lebih kosong, kotaknya atau calonnya?

Tidak hanya itu, parpol juga dalam menentukan dinamika politik di daerah harus melihat dan mendengar bagaimana aspirasi rakyat. Jangan hanya merujuk pada kepentingan kelompok saja. Kan jadi berabeh. Ini sejarah baru dalam pesta demokrasi kita, kotak kosong unggul.

Tidak bisa dipungkiri, kejadian tersebut bagian dari blunder parpol dalam memainkan peranannya sebagai perangkat demokrasi. Jika demikian, sama saja demokrasi yang dikemudikan parpol memaksa kita untuk memakan sesuatu yang tidak kita sukai (membatasi selera pilihan makanan kita). Untung ada kotak kosong sebagai juru selamat. Terima kasih kotak kosong.

*) Penulis adalah pembaca yang konsumtif

________________________

[1] Aturan terkait kemenangan kotak kosong juga terinci pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 sampai 3 tentang pilkada dengan Satu Pasangan Calon. Pasal 25 tersebut berbunyi:

(1) Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

(2) Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, penjabat Bupati dan Wakil Bupati, atau penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 


Kepada para pembaca setia Tangga.id dan para penulis. Tangga.id mengundang Anda semua untuk menjadi kontributor, menyumbangkan pemikiran dan gagasan Anda melalui web Tangga.id. Ingin tahu bagaimana aturan mainnya, klik di sini

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page
Tangga.id
Trending