168
Redaksi |

Islam dan Militerisme Dalam Lintasan Sejarah #1

 

oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Sejak permulaan sejarahnya, Islam harus mengenal masalah-masalah kemiliteran, berbeda dengan banyak agama lain. Operasi militer bertubi-tubi yang dilancarkan negara-kota (city-state) Makkah setelah nabi Muhammad mendirikan masyarakat muslim di Madinah (sebelumnya bernama yathrib, lebih kurang 400 kilometer barat laut Makkah) dalam masa sepuluh tahun pertama hidupnya, memaksa masyarakat yang masih sangat  muda itu memberikan perhatian cukup kepada pembentukan sebuah bala tentara sebagai bagian inherent dari kehidupannya. Segera setelah ada kepastian pihak lawan di Makkah sudah kehilangan inisiatif militer dan jatuhnya kota tersebut ke tangan kaum muslimin tinggal soal waktu belaka, persiapan operasi militer yang bersifat eksternal (dalam artian penyerbuan keluar jazirah Arabia) menuntut tetap adanya kehadiran struktur ketentaraan itu dalam kehidupan masyarakat.

Kecenderungan itu tampak nyata, walaupun struktur itu sendiri masih bersifat sangat sederhana: satuan-satuan tempurnya belum dikendalikan oleh sebuah markas besar dengan hirarkinya sendiri, masing-masing masih dipimpin oleh seorang komandan (amir) yang langsung bertanggung jawab kepada kepala pemerintah. Perbekalan masih dibawa masing-masing pasukan, belum ada sisitem logistik untuk seluruh bala tentara. Juga  belum ada sistem penggajian, imbalan material diperoleh dari jarahan perang (ghanimah, booties) yang dapat dirampas dari tangan musuh. Perintah berperang tidak dikeluarkan oleh lini komando yang berjenjang, melaikan hasil seruan untuk melakukan perang suci (jihad) yang dikumandangkan di masjid. Memang ada bala tentara, tetapi masih bersifat serba primitif!

Konfrontasi militer pertama yang terjadi masih berskala kecil, hanya meliputi lima ribu orang yang terlibat pada kedua belah pihak. Walaupun lebih tepat dinamai pertempuran (waqiah, battle) daripada penamaan formalnya dalam kronikel Islam sebagai perang (ghazwah) Badr, konfrontasi militer berkesudahan pada kemenangan tentara profesional, segera disusul dengan serangkaian konfrontasi militer melawan tentara non-muslim Makkah selama delapan tahun, berkesudahan pada pengepungan (siege)  selama beberapa bulan atas kota Madinah oleh pasukan gabungan suku-suku Arabia non-muslim, operasi mana dikenal dengan Perang Parit (ghazwah al-Khandaq) pada tahun 627.

Pengaturan bala tentara muslim untuk memperthankan kota melalui penggalian parit untuk menghalangi datangnya pihak lawan memunculkan pembagian kerja yang lebih nyata di kalangan tentara muslim itu sendiri. Dibentuk pasukan gerak cepat untuk melakukan serangan kilat sewaktu-waktu atas titik terlemah dalam barisan musuh yag melingkari kota. Pembentukan pasukan yang tidak melakukan serangan frontal atas induk kekuatan musuh, melainkan melakuakan serangan mendadak atas titik terlemah pihak musuh di lambung bala tentara musuh itu ternyata segera menjadi pola ketentaraan pihak muslim, seperti ternyata dari operasi militer pertama yang bersifat eksternal ke luar jazirah Arabia. Pada tahun 629 pasukan muslim yang berjumlah tiga ribu orang menyerang bala tentara Byzantium yang dipimpin oleh Heraclius, terdiri dari minimal tiga puluh ribu tentara, di Mu’tah (daerah Jordania sekarnag).

Induk tentara muslim yang melakukan serbuan frontal langsung ke induk pasukan musuh tidak berhasil mencapai kemenangan, bahkan menderita kerugian jiwa cukup besar termasuk gugurnya komandan pasukan Ja’far ibn Abi Talib dan kemudian penggantinya, penyair muda Abdullah ibn Rawahah. Tetapi kegagalan ini membawakan sebuah pengalaman sangat berharga bagi tentara muslim, yaitu munculnya kebutuhan akan strategi peperangan yang jelas, di samping kesadaran akan pentingnya pasukan yang mampu menerobos lambung kekuatana musuh. Khalid ibn Walid menolong tentaranya dari jepitan yang mematikan dari bala tentara Byzntium dengan jalan serbuan cepat ke lambung kekuatan musuh untuk membuka jalan lari. Perang Mu’tah ini juga menandai sebuah periode baru yang berupa munculnya sekelompok militer profesional di lingkungan masyarakat muslim.

Walaupun belum ditetapkan hirarki secara permanen di lingkungan bala tentara muslim, secara tidak resmi para pemimpin militer profesional itu langsung diserahi tugas merencankan dan memimpin serbuan internal seperti Perang Hunain dan perebutan Makkah (Fath Makkah). Operasi militer di Hunain menampakkan strategi memecah belah kekuatan gabungan suku-suku nomad yang masih belum menerima Islam dengan melakukan isolasi atas kelompok yang terpisah, mengurungnya dari induk pasukan gabungan dan menghancurkannya satu persatu. Operasi perebutan Makkah dilakukan bahkan tanpa melakukan pertempuran berarti, cukup hanya dengan ‘show of force’ yang berskala masif. Apa yang seharusnya menjadi klimaks, dalam sudut pandang militer, ternyata hanya menjadi anti-klimaks belaka, begitu pula pengepungan atas kota Ta’if yang menjadi saingan Makkah.

Setelah Nabi wafat, kelompok ’militer profesional’ itu harus memadamkan pemberontakkan Musailamah dan Tulaihah segera setelah Abu Bakr diangkat menjadi Khalifah, kepala pemerintahan pengganti Nabi. Operasi yang dinamai Penaklukan Para Pembangkang (Harb al-Riddah)  ini berlangsung cukup lama, meliputi pemerintahan dua Khalifah lain setelah Abu Bakr, barulah dapat diselesaikan dengan tuntas. Adalah apabila operasi militer berkepanjangan seperti itu lalu memunculkan tentara reguler, walaupun masih dalam bentuk sangat sederhana dan belum mengenal penggajian teratur serta masih mendasarkan pendapatan bagi tentaranya pada hasil jarahan perang yang dirampas dari musuh. Yang jelas, di ibukota pemerintahan lalu dibentuk markas besar (walaupun masih bertempat di masjid) tempat keluarnya perintah-perintah militer dari panglima operasi militer.

Dalam pemerintahan Khalifah ’Umar ibn al-Khattab, yang menggantikan Abu Bakr setelah kewafatannya, mulai muncul sistem pemberian imbalan oleh negara (dari bait al-mal, yang berfungsi ganda selaku kas negara dan pusat perbekalan negara), walaupun masih khusus hanya bagi para peserta  Perang Badr belaka. Mereka yang namanya tercantum dalam daftar yang dibuat (Diwan Ahl Badr) memperoleh sekedar tunjangan dari negara atas jasa-jasa mereka dalam ’peperangan’ pertama yang dialami kaum muslimin itu. Walaupun sumber-sumber sejarah Islam tidak menyebutkannya, dapat diperkirakan daftar itu tentu muncul sebagai pengimbang bagi daftar lain yang disusun sebagai catatan tunjangan bagi bala tentara yang sudah mulai menjadi tentara reguler di masa pemerintahan Khalifah ’Umar tersebut.

Aspek mulai terbentuknya tentara reguler ini masih sedikit sekali dikaji orang, tetapi sebenarnya ia merupakan landasan institusional dari operasi besar-besaran untuk menaklukan kawasan di luar jazirah Arabia segera setelah itu. Ditundukkannya pasukan-pasukan yang berintikan kesamaan keanggotaan dalam satu suku (qabilah)  kepada seorang panglima bala tentara (amir  al-jaish), yang pada gilirannya harus tunduk pada panglima tertinggi angkatan perang, menandai munculnya hirarki militer yang bersifat kompleks. Kepala pemerintahan (Khalifah) adalah juga panglima tertinggi bala tentara muslim (Amir al-Mu’minin). Dengan tanggung jawab penuh kepada panglima tertinggi angkatan perang itu, panglima bala tentara menyusun markas besarnya sendiri atas keseluruhan bala tentara itu, walaupun markas besar itu dapat didirikan hanya di luar ibukota, kala melakukan operasi militer.

Khalid bin  Walid kemudian dibebastugaskan oleh panglima tertingginya, Khalifah ’Umar ibn al-Khattab, secara formal karena penyalahgunaan fasilitas bala tentara, sebagaimana disebutkan dalam kronikel sejarah Islam dari sumber dini. Tetapi besar kemungkinan tindakan itu dilakukan untuk memelihara supremasi ibukota negara atas hirarki markas besar di medan pertempuran yang terletak beribu-ribu kilometer di daratan Irak (Ard al-Aswad). Dengan cara demikian, supremasi pemerintahan sipil atas bala tentara dipelihara terus menerus selama operasi penaklukan yang memakan waktu belasan tahun dan mencapai Asia Tengah disebelah Timur dan Afrika Utara di sebelah Barat. Hubungan antara Islam dan professi militer pada waktu itu jelas menunjukkan pola dukungan pihak militer kepada aspirasi keagamaan dari pihak non-militer, dan belum ada pemerintahan militerius di lingkungan masyarakat muslim waktu itu.

Keadaan ini berubah setelah struktur pemerintahan masyarakat muslim juga mengalami perubahan. Dari sistim Khalifah yang dipilih menjadi Khalifah turun-temurun di tangan dinasti Umayyah, pemerintahan lalu menjadi sistim monarki yang harus bersandar lebih banyak lagi pada kelompok militer professional. Walaupun secara nominal raja yang bergelar Khalifah dan masih berfungsi sebagai panglima tertinggi bala tentara (Amir al-Mu’minin), dalam kenyataan kekuasaan itu banyak didelegasikan  kepada pejabat-pejabat militer di wilayah imperium yang begitu luas. Segera  muncul kelas militer  baru yang menjadi penguasa ’daerah’. Tokoh-tokoh militer seperti al-Hajjaj ibn Yusuf, Ziyad ibn Abih, Muhallab ibn Abi Sufrah dan Qutaibah ibn Muslim muncul sebagai gubernur militer Irak, Mesir, Jazirah Arabia Afrika Utara (sebelah Barat Mesir) dan Khurasan (meliputi wilayah Iran dan Afghanistan sekarang ini). Kenyataan munculnya tokoh-tokoh militer itu sebagai gubernur (wali) dalam sejarah Islam  yang baru berusia tujuh puluhan tahun disebabkan oleh perlawanan militer dari kelompok-kelompok muslim yang tidak puas dengan pemerintahan pusat yang ada yang berkedudukan di Damascus.

Perlawanan itu muncul dari perpecahan politik yang sangat tajam antara berbagai suku bangsa Arab, perpecahan mana paling sulit diatasi terjadi antara suku bangsa terbesar Mudar dan Rabi’ah. Melalui  pola pembentukan bala tentara muslim sewaktu memulai penaklukan  keluar jazirah Arabia, di wilayah-wilayah yang diduduki didirikan perkampungan militer (garrisons) yang kemudian berkembang menjadi  deretan kota-kota. Yang terkenal di antaranya adalah Basrah dan Kufah, yang juga merupakan pangkalan bagi penyerbuan lebih jauh. Kota-kota militer itu dengan segera meurpakan rangkaian kumpulan pasukan-pasukan yang terpusat,  yang terdiri dari kekuatan yang terbagi tidak hanya menurut pembagian ketentaraan (kavaleri, infantri, logistik dan seterusnya), melainkan juga berdasarkan pembagian suku. Dengan cepat kota-kota tersebut  menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintah pusat, hal mana memaksa pengangkatan tokoh-tokoh militer sebagai kepala pemerintahan tokoh-tokoh militer sebagai kepala pemerintahan propinsi-propinsi yang masing-masing meliputi kawasan puluhan ribu kilometer persegi. Pengangkatan al-Hajjaj ibn Yusuf sebagai gubernur Irak, misalnya, terjadi setelah ia berhasil menegakkan ’jasa’ dengan reputasi sebagai ’jagal’ sewaktu memadamkan pemberontakan Abdullah ibn al-Zubair di jazirah Arabia (ia bahkan tidak segan-segan memerintahkan perusakan Ka’bah dan pembakaran Masjidil Haram) secara ’effisien’. Tindakan  drastis diambilnya untuk tujuan pasifikasi yang dibebankan ke atas pundaknya: pemerintahan terror untuk jangka waktu enam tahun, penghancuran kelas pemuka masyarakat dari suku-suku Arab secara total (dengan jalan memberikan status berimbang kepada kelompok non-Arab) di kedua kota Basrah dan Kufah, dan pemusatan pasukan-pasukan Syria di ibukota propinsi Irak yang baru, Wasit (dekat bekas ibukota imperium Babylonia jauh di masa sebelum penaklukan oleh bala tentara muslim).

Pemerintahan dinasti Umayyah yang berjalan selama delapan puluh sembilan tahun (dari permulaan diajukannya claim sebagai Khalifah oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan pada tahun 661, hingga kekalahan Yazid II di tangan pendiri dinasti Abbasiyah, Abu al- Abbas al-Saffah, pada tahun 750), ternyata tidak dapat dipertahankan  oleh pengangkatan tokoh-tokoh militer sebagai gubernur di berbagai kawasan imperiumnya yang begitu luas. Dinasti abbasiyah yang meneruskan kebijakan seperti itu bahkan lebih buruk lagi nasibnya.

Bersambung…

__________________________

Tulisan ini diambil dari buku karangan KH. Abdurrahman Wahid yang berjudul‘Muslim di Tengah Pergumulan” (Jakarta: LAPPENAS, 1983, hlm. 101-111)


Kepada para pembaca setia Tangga.id dan para penulis. Tangga.id mengundang Anda semua untuk menjadi kontributor, menyumbangkan pemikiran dan gagasan Anda melalui web Tangga.id. Ingin tahu bagaimana aturan mainnya, klik di sini

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page
Tangga.id
Trending