273
Redaksi |

Islam dan Militerisme Dalam Lintasan Sejarah #2 (habis)

 

oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Pada mulanya, berbagai pemberontakkan diatasi dengan pengangkatan tokoh-tokoh militer sebagai gubernur di sementara propinsinya, sedangkan di wilayah utama kerajaan (Irak hingga ke masa Khalifah al-Hadi, Khurasan sewaktu al-Ma’mun menjadi Khalifah dan kembali ke Irak setelah itu, walaupun dengan ibukota di Samarra sebagai pengganti Baghdad sewaktu al-Mu’tasim berkuasa dan kembali ke baghdad setelah itu) Khalifah lebih banyak bersandar kepada perdana menteri (wazir) dari asal-usul non-Arab tanpa memperoleh kekuasaan militer sama sekali. Tetapi dengan berlalunya masa, pengangkatan gubernur dari kalangan militer itu, seperti Abu Muslim di Khurasan, justru menimbulkan persoalan baru: pemberontakan dari kalangan tokoh militer sendiri untuk mendukung claim  anggota dinasti Abbasiyah sendiri atas takhta ke-Khalifahan (bahasa Arab: Khilafah). Kelompok-kelompok utama dalam kalangan militer dengan demikian juga terbagii-bagi ke dalam berbagai kepentingan yang saling berbenturan antara anggota dinasti ’Abbasiyah yang berlainan!

Munculnya ’peranan’ baru pihak militer profesional itu untuk menunjang claim yang saling bertentangan atas takhta Khilafah, akhirnya membawa kepada sebuah fenomena yang tadinya sama sekali tidak tergambarkan, yaitu munculnya  pengawal kerajaan dari kalangan budak hasil jarahan sewaktu                    penaklukan berlangsung. Budak-budak yang jumlahnya puluhan sampai ratusan ribu itu, umumnya berasal-usul etnis Turki seperti budak-budak Seljuq yang nantinya akan mendirikan kewangsaan mereka sendiri, dengan cepat menjadi satuan-satuan militer yang tangguh dengan tujuan intern mereka sendiri. Melalui serangkaian manipulasi dukungan mereka atas claim saling bertentangan atas takhta Khilafah itu, para komandan militer Turki berhasil mendorong Khalifah al-Mu’tazim untuk memindahkan ibukota imperium muslim itu dari Baghdad ke Samarra, untuk kemudian mengembalikannya ke Baghdad setelah mereka berhasil mengangkat dan kemudian mengganti tiga orang khalifah berturut-turut setelah al-Mu’tazim. Situasi unik ini berkesudahan pada kejadian dramatis ketika Khalifah al-Mutawakkil dibunuh atas perintah panglima militernya sendiri dalam tahun 847 H.

Dalam keseluruhan proses munculnya kekuatan militer sebagai faktor utama politik itu trerlihat sebuah jalur perkembangan yang menunjuk kepada ujung terbaginya kekuasaan pemerintah di pusat imperium dalam dua jenis kekuasaan: kedudukan khalifah yang semakin lama semakin berfungsi simbolik belaka di satu pihak, dan kekuasaan nyata pihak militer yang akhirnya dformalisir menjadi gelar sultan sebagai pihak eksekutif yang ditunjuk khalifah untukl menyelenggarakan pemerintahan atas namanya. Keadaan ini berlangsung hingga saat kejatuhan dinasti Abbasiyah bersama jatuhnya ibukota Baghdad di tangan pasukan-pasukan Mongol yang menghancurjannya secara total.

Dari apa yang dipaparkan diatas tentang perkembangan peranan kaum militer profesional dalam sejarah Islam di jantung kekuasannya semula di jazirah Arabia, Syria dan terakhir Irak ternyata tiga jenis peranan dapat dibedakan dalam masa yang hampir tujuh ratus tahun lamanya itu: munculnya tentara profesional pada permulaan Islam, kemudian fungsionalisasinya sebagai alat pasifikasi wilayah-wilayah imperium yang baru direbut atau yang sedang mengalami pemberontakkan dan terakhir munculnya kekuatan militer sebagai penguasa pemerintah secara nyata atas nama kepala pemerintahan simbolik.

Dari gambaran diatas jelas, bahwa kaum muslimin sejak permulaan sejarah mereka harus senantiasa bergulat dengan masalah-masalah kemiliteran; bahkan pada sepertiga terakhir dari masa sejarah kalsik Islam (yaitu hingga jatuhnya Baghdad di tangan orang-orang Mongol pada tahun 1258) kaum muslimin justru harus bergulat dengan militerisme yang berlindung  di balik peran melaksanakan pemerintahan atas nama Khilafah. Kalau pada tingkat atas perkembangan politik pemerintah munculnya militerisme seperti itu ditermia sebagai kenyataan yang tidak perlu dibantah lagi, di tingkat bawah justru terjadi perlawanan yang tidak berkeputusan walaupun mengambil bentuk gerakan kultural yang secara politis tidak begitu effektif dampaknya dalam kehidupan politik praktis.

Perlawanan pertama adalah dalam munculnya solidaritas kaum tarekat sebagai elite tandingan (safwah muqabilah, counter elite) di tingkat bawah. Hirarki, sistem nilai dan pandangan hidup baru mereka kembangkan di lingkungan sendiri sebagai tandingan terhadap struktur pemerintah serba militeristis. Melalui pengembangan jaringan hubungan yang berjalan secara intensif hingga meliputi seluruh kawasan imperium Islam dalam waktu hanya seratus dua ratus tahun, jaringan hubungan (linkages) itu berhasil memaksa penguasa militer untuk mengikuti dan kemudian menyerap secara formal jalan kehidupan yang merka anut. Peristiwa pembunuhan atas diri Khalifah al-Mutawakkil adalah salah satu kejadian dalam kerangka ’penaklukan kultural’ (cultural imposition) ini. Terjadi proses pengambil alihan ideologi rakyat oleh pemerintah militeristis, tepat seperti apa yang terjadi di Pakistan sekarang ini, di mana pemerintahan di bawah pimpinana Jenderal Ziaul Haq mengambil alih orientasi legal-formalistik dari kaum agamawan muslim sebagai imbalan dari dukungan mereka terhadap pemerintah di hadapan perlawanan para pengikut mendiang bekas presiden Zulfikar Ali Bhuto.

Perlawanan kultural dalam bentuk non-tarekatpun banyak diajukan, seperti terbukti dari produk literer dari kaum agamawan yang mendalami hukum agama (fuqaha, juriconsults). Keseluruhan produk literer itu menggambarkan masyarakat sipil dimana tertib hukum adalah tulang punggung eksistensinya. Dan kekuasaan tidak perlu mendasarkan diri pada kekuatan militer. Walaupun produk literer itu tidak mampu merobohkan pemerintah militeristis pada empat ratus tahun terakhir kehidupan dinasti Abbasiyah, tetapi ia mampu mengembangkan cara hidup yang pada hakekatnya berlawanan dengan sendi-sendi pemerintahan militeistis itu sendiri: etik sosial yang tidak mempedulikan struktur kemasyarakatan yang dibentuk oleh penguasa, pandangan duniayang sama sekali berbeda dari ideologi formal negara, dan loyalitas kepada elite tandingan spiritual yang umumnya terdiri dari budayawan dan agamawan. Setelah pergulatan di bawah arus permukaan perkembangan politik yang tenang (yang ketenangannyapun masih disibuki intrik-intrik politik dan perebutan kekuasaan di tingkat atas) yang berjalan berabad-abad lamanya, kemenangan justru dicapai oleh gerakan perlawanan kultural itu. Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia justru mengambil corak perlawanan kultural tersebut, baik dalam etik sosialnya maupun pandangan hidupnya: sampai saat ini, tidak ada satupun ideologi formal negara yang mayoritas penduduknya beragama islam dapat memaksakan ketundukkkan mutlak kepada ideologi itu sendiri. Tetap saja ada tolok ukur atau titik bandingan terhadap ideologi formal negara dalam hati kaum muslimin: sesuaikan ideologi tersebut dengan tata keyakinan agama, adakah para agamawan diberi hak turut menentukan keputusan-keputusan dasar di bidang ke negaraan, dan mungkinkah ajaran Islam dilaksanakan dengan damai di seluruh wilayah negara?

Munculnya perlawanan kultural itu terus-menerus terjadi setelah jatuhnya imperium Islam yang dilambangkan oleh dinasti ‘Abbasiyah itu. Munculnya dinasti-dinasti Turki yang mengajukan claim khilafah bagi diri masing-masing, yang berkesudahan pada tegaknya imperium Islam baru di bawah dinasti Uthmaniyah (Ottoman Empire), wangsa-wangsa militer di hampir seluruh penjuru dunia selama berabad-abad (wangsa Fulani di Afrika Barat, wangsa-wangsa Andalusia dan Afrika utara, pemerintahan berbagai wangsa militer di India seperti wangsa Ghaznawi, dan seterusnya), dan apa yang oleh Hodgson dinamai ’tata masyarakat berupa milisi kota dan pemerintahan barak militer’ (the social order of toum militas and garrison goverment) hingga ke abad kelima belas, kesemuanya tetap menunjukkan berlangsungnya pemerintahan militer di kalangan bangsa-banga muslim berabad-abad setelah jatuhnya Baghdad di tangan orang Mongol. Tetapi nyata pula bahwa perlawanan kultural itu memiliki ketahanan luar biasa untuk tetap hidup pada saat ini, dimana militerisme masih menghantui hidup bangsa-bangsa muslim di seluruh dunia (dengan perkecualian Sri Lanka dan India, di mana kaum muslimin menjadi kelompok minoritas yang dilindungi undang-undang dan memperoleh kebebasan untuk bersaing secara politis dengan golongan-golongan lain untuk memperebutkan kendali pemerintahan), baik dalam bentuk terbuka seperti di Pakistan dan Turki maupun secara terselubung seperti di tempat lainnya.

Memang utopis untuk mengharapkan perlawanan kultural itu mampu menumbangkan rejim-rejim militer dalam waktu singkat, tetapi kenyataan bahwa ia mampu bertahan di bawah tekanan dan penindasan menunjukkan potensinya untuk melakukan hal itu dalam jangka panjang mungkin setelah memakan waktu ratusan tahun. Tetapi perlawanan kultural itu tidak dapat berlanjut dalam keadaannya yang sekarang, walaupun pada saat ini ia merupakan satu-satunya alternatif yang memiliki kelayakan (feasible alternative) terhadap militerisme itu, jika ia diinginkan mencapai hasil yang diharapkan. Alternatif lain seperti penciptaan kelompok politik tandingan (yang hanya akan berkesudahan pada ko-opsi oleh pemerintahan militer atasnya dengan dalih ’penataan politik untuk kepentingan pembangunan’ atau pada revolusionalisme romantik yang tambah menyengsarakan rakyat banyak) ternyata tidak berkelayakan untuk digunakan melawan militerisme dalam waktu sangat panjang.

Kasus revolusi Islamnya para mullah di Iran, yang merupakan kulminasi perlawanan kultural yang sudah berjalan dengan penuh pengorbanan selama puluhan tahun, juga masih harus membuktikan diri sebagai pemerintahan yang benar-benar merdeka dan tidak menggantikan militerisme sekuler dari mendiang bekas Shah Reza Pahlevi dengan militerisme baru yang berdalih menjalankan ajaran islam. Begitu pula ajaran Sosialisme Arab dari versi mendiang Gamal Abdel Nasser di Mesir hingga versi Saddam Hussein di Irak dan versi Hafez Asad di Syria (yang kesemuanya itu menampilkan wajah nasioal dari egalitarianisme Islam yang dicanangkan Gaddafi), semuanya belum mampu membuktikan diri sebagai pemerintahan bukan militeristis. Alternatif ’halus’ terhadapmiliterisme terbuka, sperti yang diterapkan oleh Malaysia dengan demokrasi parlementernya dan Saudi Arabia dengan monarki melalui al-Quran sebagai konstitusinya, juga belum mampu membebaskan diri dari cengkeraman militerisme.

Transformasi yang diharapakan terjadi pada perlawanan kultural di atas, sebagai prasyarat keberhasilannya mencapai tujuan masyarakat yang bebas, terbuka dan jujur kepada warganya, harus meliputi perumusan kembali tujuan perlawanan itu sendiri, orientasiinya maupun metode yang digunakan, kesemuanya diletakkan dalam kerangka memecahkan masalah-masalah dasar yang dihadapi umat manusia; kemiskinan, kebodohan, merajalelanya ketidak adilan, langkanya kepastian hukum, ketimpangan sosial-ekonomis yang luar biasa besarnya, akibat dominasi sekelompok kecil elite atas mayoritas umat manusia melalui struktur pemerintahan nasional dan usaha ekonomis—finansiil transnasional (transnasional economic enterprise) dan sebagainya. Denga kata lain, perlawanan kultural tersebut akan mencapai tujuannya apabila diletakkan dalam kerangka lebih luas dari apa yang dimilikinya selama ini: ia tidak lagi cukup hanya menjadi upaya ekspresi keimanan sebagai muslim untuk menegakkan ajaran formal Islam belaka, tetapi harus menjadi bagian dari upaya kemanusiaan umum untuk membebaskan rakyat-rakyat yang tertindas dari belenggu kenistaan, kehinaan dan kepapaan yang menurunkan derajatnya sebagai makhluk yang mulia. Untuk itu, dituntut dari gerakan-gerakan perlawanan kultural kaum muslimin dari lain agama, ideologi politik dan pandangan budaya, yang memiliki kesamaan pandangan dasar tentang hakekat tempat manusia dalam kehidupan dan cara-cara untuk mewujudkannya. 

____________________

Tulisan ini diambil dari buku karangan KH. Abdurrahman Wahid yang berjudul‘Muslim di Tengah Pergumulan” (Jakarta: LAPPENAS, 1983, hlm. 101-111)


Kepada para pembaca setia Tangga.id dan para penulis. Tangga.id mengundang Anda semua untuk menjadi kontributor, menyumbangkan pemikiran dan gagasan Anda melalui web Tangga.id. Ingin tahu bagaimana aturan mainnya, klik di sini

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page
Tangga.id
Trending