Orde Baru, rezim yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun, meninggalkan jejak mendalam pada sistem kepartaian di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan menyelami sejarah pemilu pada masa Orde Baru, mengeksplorasi partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu, dan mengkaji dampak serta warisan Orde Baru terhadap sistem kepartaian di Indonesia.
Pada masa Orde Baru, sistem pemilu dilaksanakan secara terbatas. Pemerintah membatasi jumlah partai politik yang dapat mengikuti pemilu dan melakukan kontrol ketat terhadap partai-partai politik yang ada. Namun, meski dalam kondisi yang terbatas, pemilu pada masa Orde Baru tetap menjadi ajang kontestasi politik yang menarik.
Definisi Orde Baru
Orde Baru adalah periode sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Periode ini ditandai dengan pemerintahan yang kuat dan sentralistik di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Orde Baru
Orde Baru merupakan periode perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Periode ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, Orde Baru juga diwarnai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela, serta pembatasan kebebasan politik dan hak asasi manusia.
Berakhirnya Orde Baru
Orde Baru berakhir pada tahun 1998 setelah terjadinya krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan meningkatnya inflasi. Krisis ekonomi ini kemudian diikuti oleh krisis politik yang ditandai dengan terjadinya demonstrasi besar-besaran dan tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.
Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie.
Sejarah Pemilu pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, sistem pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1971 dan selanjutnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
Mekanisme pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu pada masa Orde Baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri Dalam Negeri.
Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan berbagai dokumen, termasuk akta pendirian partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, dan daftar anggota partai.Menteri Dalam Negeri kemudian akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh partai politik. Jika dokumen-dokumen tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan, maka Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan surat keputusan tentang pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu.
Partai Peserta Pemilu pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, terdapat tiga partai politik yang menjadi peserta pemilu. Ketiga partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai-partai ini didirikan pada tahun 1973 dan memiliki ideologi yang berbeda-beda.
Daftar Partai Peserta Pemilu pada Masa Orde Baru
Berikut ini adalah tabel yang berisi daftar partai politik yang menjadi peserta pemilu pada masa Orde Baru:
| Nama Partai | Tahun Berdiri | Pendiri Partai | Ideologi |
|---|---|---|---|
| Partai Demokrasi Indonesia (PDI) | 1973 | Ali Sastroamidjojo, Soekarno, dan Mohammad Hatta | Nasionalisme, Demokrasi, dan Pancasila |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 1973 | Soeharto | Demokrasi Pancasila |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1973 | KH. Idham Chalid, KH. Syaifuddin Zuhri, dan KH. Masjkur | Islam |
Dampak Orde Baru terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia
Orde Baru memengaruhi sistem kepartaian di Indonesia secara signifikan. Pada masa ini, jumlah partai politik dibatasi dan dikendalikan ketat oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.
Pembatasan Jumlah Partai Politik
Orde Baru membatasi jumlah partai politik yang dapat mengikuti pemilu. Pada awalnya, hanya tiga partai yang diperbolehkan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Kemudian, pada tahun 1992, pemerintah menambah dua partai lagi, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK).
Kontrol terhadap Partai Politik
Pemerintah Orde Baru juga melakukan kontrol yang ketat terhadap partai politik yang ada. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
- Menunjuk pengurus partai politik.
- Menentukan platform partai politik.
- Mengawasi kegiatan partai politik.
- Membubarkan partai politik yang dianggap membahayakan stabilitas negara.
Legasi Orde Baru dalam Sistem Kepartaian di Indonesia
Warisan Orde Baru dalam sistem kepartaian di Indonesia masih terasa hingga saat ini. Sistem kepartaian yang dibangun pada masa Orde Baru, yaitu sistem dua partai, masih mempengaruhi sistem kepartaian saat ini. Sistem dua partai ini membuat partai politik di Indonesia cenderung terpolarisasi menjadi dua kubu, yaitu kubu pemerintah dan kubu oposisi.
Tantangan-tantangan yang Dihadapi oleh Partai Politik di Indonesia
Partai politik di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam konteks warisan Orde Baru. Salah satu tantangannya adalah terbatasnya ruang gerak partai politik. Pada masa Orde Baru, partai politik tidak diberi ruang yang cukup untuk bergerak secara bebas. Mereka harus tunduk pada kekuasaan pemerintah dan tidak boleh mengkritik pemerintah.
Hal ini membuat partai politik menjadi lemah dan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.Tantangan lainnya adalah kurangnya kader partai yang berkualitas. Pada masa Orde Baru, partai politik tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kader-kadernya. Hal ini membuat partai politik kekurangan kader yang berkualitas dan mampu memimpin partai politik dengan baik.
Upaya Partai Politik dalam Mengatasi Tantangan
Partai politik di Indonesia berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi partai politik. Reformasi partai politik bertujuan untuk memperkuat partai politik dan membuatnya lebih demokratis. Melalui reformasi partai politik, partai politik diharapkan dapat lebih mandiri dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.Partai
politik juga berupaya untuk meningkatkan kualitas kader-kadernya. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan kader. Dengan demikian, partai politik diharapkan memiliki kader-kader yang berkualitas dan mampu memimpin partai politik dengan baik.
Kesimpulan Akhir
Orde Baru telah meninggalkan warisan yang kompleks dalam sistem kepartaian di Indonesia. Di satu sisi, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Namun, di sisi lain, Orde Baru juga membatasi kebebasan berpolitik dan demokrasi. Warisan Orde Baru masih terus memengaruhi sistem kepartaian di Indonesia saat ini, dan partai-partai politik di Indonesia terus berupaya mengatasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi.
Pertanyaan Umum yang Sering Muncul
Apa saja partai politik yang menjadi peserta pemilu pada masa Orde Baru?
Partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu pada masa Orde Baru antara lain Golkar, PDI, PPP, dan Partai Demokrat.
Bagaimana Orde Baru membatasi jumlah partai politik yang dapat mengikuti pemilu?
Orde Baru membatasi jumlah partai politik yang dapat mengikuti pemilu melalui undang-undang dan peraturan yang ketat. Partai politik harus memenuhi sejumlah syarat untuk dapat mengikuti pemilu, seperti memiliki anggota minimal 100.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Bagaimana Orde Baru melakukan kontrol terhadap partai politik yang ada?
Orde Baru melakukan kontrol terhadap partai politik yang ada melalui berbagai cara, seperti mengawasi kegiatan partai politik, membatasi kebebasan berpendapat dan berserikat, serta melakukan represi terhadap tokoh-tokoh partai politik.
